Indragiri Hilir - _Harapan dan Tantangan Menuju Indragiri Hilir Gemilang._
Pemilihan kepala daerah merupakan momen krusial dalam kehidupan demokrasi lokal. Bupati dan Wakil Bupati terpilih memiliki mandat yang kuat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip konstitusional, hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini disampaikan oleh Jamri, SH, MH (Dosen UNISI Tembilahan), Rabu, 20/02/2025.
"Dalam konteks Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), harapan masyarakat tertuju pada kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan warga. Kepemimpinan yang baru harus mampu merespons berbagai tantangan daerah dengan kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas"Katanya
Lebih lanjut Jamri mengatakan, bahwa "Dari perspektif hukum tata negara, Bupati sebagai kepala daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan. Bupati dan Wakil Bupati terpilih diharapkan menjalankan amanah ini dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Dalam setiap pengambilan keputusan, mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan yang kuat harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, memperkuat otonomi daerah, serta membangun sinergi yang baik antara pemerintah daerah, legislatif, dan elemen masyarakat lainnya"Paparnya
Perlu menjadi perhatian khusus dimana saat ini Indragiri Hilir menghadapi berbagai permasalahan yang harus segera dibenahi agar dapat berkembang lebih maju. "Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur yang belum optimal, terutama jalan dan akses transportasi yang masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah karena distribusi barang dan jasa menjadi terhambat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama agar dapat membuka peluang investasi baru serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pemerintah daerah juga harus memastikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal, terutama di sektor pertanian dan perkebunan" Ulas Dosen UNISI Tembilahan tersebut.
Dapat dilihat dari Sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi unggulan Inhil, membutuhkan perhatian serius agar dapat memberikan kesejahteraan bagi petani ditengah derasnya migrasi petani dari tanaman kelapa ke tanaman sawit saat ini. Oleh karenanya harapan baru terhadap Pemimpin daerah harus memastikan adanya regulasi yang berpihak pada petani, seperti perlindungan harga komoditas, peningkatan produktivitas, serta pencegahan praktik ekonomi yang merugikan mereka. Selain itu, hilirisasi industri kelapa harus lebih didorong agar memberikan nilai tambah dan tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Dengan demikian, sektor ini dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat"imbuhnya
Lebih jauh Jamri juga menerangkan "Selain permasalahan ekonomi, sektor pendidikan dan kesehatan juga memerlukan perhatian lebih serius. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus mampu mengalokasikan anggaran secara efektif untuk memperbaiki sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta tenaga medis, serta memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan yang tepat dalam dua sektor ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi kunci bagi kemajuan daerah"tambahnya
"Untuk mewujudkan Indragiri Hilir yang lebih maju, reformasi birokrasi harus menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah harus memperkuat prinsip meritokrasi dalam pengangkatan aparatur sipil negara, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan pelayanan publik berbasis digital agar lebih transparan dan efisien. Kepemimpinan daerah yang efektif harus memastikan bahwa setiap kebijakan diimplementasikan dengan pendekatan yang profesional dan berbasis data. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan harus lebih diperluas. Demokrasi yang sehat tidak hanya tercermin dari proses pemilihan yang transparan, tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan daerah"Pungkasnya
"Bupati dan Wakil Bupati terpilih memiliki tanggung jawab besar dalam membawa Indragiri Hilir menuju masa depan yang lebih baik. Dengan mengedepankan prinsip hukum tata negara, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, diharapkan mereka mampu menjawab berbagai tantangan daerah dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat harus dijaga dengan kinerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Semoga kepemimpinan yang baru dapat menghadirkan kebijakan yang solutif dan inovatif untuk mewujudkan Indragiri Hilir yang lebih gemilang"Harapnya. (Red/Man)
